vnewsmedia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku tak mempermasalahkan gelar alumnus paling memalukan yang disematkan kepadanya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga mahasiswa (KM) Universitas Gajah Mada.
Presiden Joko Widodo itu mengatakan penyematan tersebut merupakan bentuk demokrasi yang wajar dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di Tanah air.
“ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika ketimuran,” ungkap Presiden.
More Read
Sementara itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap kritikan tersebut sudah menjadi hal yang wajar dan merupakan proses demokrasi yang perlu dihormati.
Sekretaris Jenderal PP KAGAMA itu menyebut penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas.
Oleh sebab sebab itu dia menyarankan agar masyarakat turut untuk melihat survei terkait kepuasan terhadap kinerja Jokowi.
“Dalam negara demokrasi yang namanya kritik yang namanya kapasitas yang namanya pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara adalah hal yang wajar,”ujar Ari Dwipayana.
Sebelumnya BEMKM UGM mengkritik Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan, baliho bergambar Presiden Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang di area Bundaran kampus UGM.
Alasan penyematan alumnus paling memalukan UGM kepada Presiden Jokowi merupakan wujud kekecewaan selama dua periode kepemimpinannya, masih terdapat banyak permasalahan fundamental yang masih belum terselesaikan.
“Baliho ini kami buat sebagai bentuk kekecewaan pada Jokowi, yang selama dua periode memimpin tak berhasil menuntaskan masalah-masalah fundamental Bangsa, Padahal dia punya banyak waktu,” ujar Ketua BEMKU UGM Gielbran Muhammad Noor.
Pemasangan Baliho bergambar Jokowi itu bersamaan dengan acara diskusi publik dan mimbar bebas yang digelar BEM UGM, di area Bundaran UGM bertajuk “rezim monarki sang alumni, amblesnya demokrasi ambruknya konstitusi dan kokohnya publik dinasti” diskusi itu juga menghadirkan aktivis demokrasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta pegiat anti korupsi Zainal Arifin Mochtar.
