vnewsmedia – Mataram, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia mendukung berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlangsung di Hotel Golden Palace Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis sampai dengan Jumat (23 – 24/01/2025).
Maurits menjelaskan kualitas aktor pengelola keuangan daerah menjadi tonggak dalam mendukung kebijakan Nasional seperti makan bergizi gratis. Program Makan bergizi gratis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan daerah.
More Read
“Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun SPPG (Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi), yang selanjutnya dapat disewakan untuk mendukung pelaksanaan Makan bergizi gratis. Kalau kita hitung BEP (breakeven point) antara 5 sampai dengan 8 Tahun,” ujar Maurits.
Lebih lanjut Maurits menyampaikan selain pembangunan sentra, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memanfaatkan potensi kerja sama pada aspek distribusi.
“Selain pembangunan (Sentra), kerja sama (pada aspek) distribusi juga dapat dilaksanakan. Sehingga program ini dapat didukung dengan optimal,” jelas Maurits.
Oleh karena itu, Maurits mengimbau pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan pelaksanaan program ini.
“Bapak Menteri sudah mengingatkan, sinergi (pemerintahan) pusat dan daerah harus diwujudkan agar program ini optimal,” pungkas Maurits.
Senada dengan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi mengatakan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Nonsense kalau kita bicara terkait kinerja, tanpa didukung anggaran. Eksistensi aktor pengelolaan keuangan di daerah itu vital,” kata Raden Najmi. ***
